Sejak awal, demokrasi tidak hidup di ruang hampa poitik. Ketika elite politik yang tidak berasal dari pilihan rakyat mabuk kuasa dan melanggengkan dinasti kekuasaan, tak peduli kesejahteraan publik, rakyat pun menuntut haknya untuk ikut menentukan siapa yang layak mewakili aspirasi mereka.
Dalam keyakinan Thomas Jefferson (1743-1826), peletak dasar demokrasi Amerika, semua orang tercipta setara dalam hak-hak dasar yang elekat dalam eksistensinya (inalienable). Pemerintah mendapat mandat dari rakyat untuk menjamin hak hidup, kebebasan, dan hak konstitusional warga. Demokrasi memberi peluang bagi rakyat untuk memilih sendiri wakil dan pemimpin mereka yang mampu membhahagiakan mereka. Republik ada untuk publik. Manakala tujuan demokrasi tak tercapai, pemerintah diganti dan diakhiri secara konstitusional.
Namun, demokrasi juga bukan segala-galanya. Ia tidak mengenyangkan perut yang lapar. Tiada korelasi langsung antara demokrasi dan kemajuan negara. Lee Kuan Yew, bapak bangsa Singapura, pernah menegaskan prinsip bernegaranya dalam konferensi bisnis di Filipina (18/11/1992), "Berlawanan dengan para komentator politik di Amerika, saya tak yakin demokrasi selalu menyebabkan kemajuan. Saya yakin yang dibutuhkan negara untuk maju adalah dislin lebih daripada demokrasi."
Negeri itu pun tak terganggu dengan label otoritarian dari Barat. Ia tetap menjadi tempat tujuan wisata dan investasi asing. Keunggulannya dalam tertib administrasi dan tata kelola neara membuat kepastian hukum di negeri itu amat tinggi. Kepastian berusaha terjamin. Negeri itu bersih dari praktik pungli, korupsi, mafia peradilan, mafia proyek, ataupun makelar kaus. Birokrasi bekerja untuk memajukan negara dan membahagiakan rakyat. Kapitalisme pun berjaya tanpa demokrasi.
Kendati demikian, demokrasi merupakan sebuah jalan bernegara yang paling sesuai dengan kodrat manusia merdeka. Indonesia telah memilih jalan itu dengan menutup mati pintu belakang otoritarianisme. Ratusan pemoilihan kepala daerah telah digelar dan meneyedot anggaran negara sangat besra. Semasa kampanye, calon mencitrakan diri sebagai sosok yang sesuai harapan rakyat. Sesudah terpilih, keluar watak aslinya yang menolak terikat dengan nasib rakyat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ineonesia pun menilai keberhasilan otonomi daerah tidak lebih dari 15 persen (Kompas,9/11/2013).
Tidak banyak sosok kepala daerah seperti bupati di Bantaeng (Sulawesi Selatan) atau wali kota di Surabaya (jawa Timur). Merka pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, menurunkan angka kemiskinan, menjauhkan kota dari citra kumuh dan semrawut, tidak menghabiskan anggaran belanja daerah untuk membiayai kemewahan birokrasi, tidak memperkaya diri, dan tidak hidup seperti miliarder.
SISI LAIN
Kediktatoran adalah tutup mulutnmu; demokrasi bicaralah apa saja. Ungkapan itu benar ketika sebagaian layanan publik di Amerika sempat terhenti karna anggaran negara tersandera perdebatan antara kubu Demokrat dan Republik.
Sebagian kaum kaya di AS tak mau dipajaki besar dan berlindung di balik kubu Republik. Mereka tak peduli apakah negara akan bangkrut karena terus mencetak uang dan defisit anggaran ditutup utang yang jumlahnya sudah melampaui batas aman. Alih-alih menjadi pengontrol eksekutif agar program kerjanya efektif, legislatif menjadi penjegal eksekutif.
Dalam wawanara dengan surat kabar La Vanguardia, kemudian dikutip Los Angeles Times (18/5/201), Woody Allen, sutradara AS, mengkritik praktik demokrasi di negerinya, "Akan baik seandainya ... (obama) menjadi diktator selama beberapa tahun karena ia dapat merealisasikan banyak hal baik dengan cepat."
..........
Tidak ada komentar:
Posting Komentar