Partai yang mula-mula lahir dair rahim Bumi Nusantara pada dasawarsa kedua abad ke-20 adalah Sarekat Islam (SI) dan Indische Partij (IP). Sama-sama erdiri pada tahun 1912, masing-masing dipimpin HOS Tjokroaminoto (16-8-1882 sd 17-12-1934) dan kawan-kawan, dan EFE Douwes Dekker (8-10-1879 sd 28-8-1950), Tjipto Mangonekoesoemo (4-3-1886 sd 8-3-1943), dan Soewardi SOerjaningrat/ Ki Hadjar Dewantara (2-5-1889 sd 26-4-1959)
Indische Partij adalah partai radikal yang sejak awal menuntut Hindia Timur lepas dari negeri induk. sayangnya, partai ini belum bisa berbuat banyak karena para pemimpinnya ditangkap dan kemudian diasingkan pada tahun 1913. Sarekat Islam (SI) ketika itu belum terang-terangan menuntut kemerdekaan meski dari gelagatnya pihak penguasa membaca tujuan partai SI serupa IP.
Berbeda dengan IP yang tidak pernah membesar, SI sampai pada tahun 1916 muncul sebgai partai besar yang sangat berpengaruh. apalagi Tjokroaminoto kemudian mendapat darah intelektual baru yang berasal dari Minangkabau, HA Salim (8-10-1884 sd 4-11-1954) dan abdoel Moeis (3-7-1883 sd 17-1-1949), penulis novel Salah Asoehan.
Nama-nama baesar di atas sebenarnya punya potensi untuk tampil sebagai negarawan yang berasal dari partai sekiranya mereka punya peluang untuk itu. DI antara nama-nama itu hanya HA Salim dan Ki Hadjar yang cukup dikenal publik di era Indonesia merdeka.
Tjokroaminoto bahkan telah wafat pada tahun 1934, lima tahun menjelang meletusnya perang dunia kedua atau 11 tahun sebelum proklamasi. Dr Tjipto Mangonekoesoemo wafat tahun 1943, dua setengah tahun sebelum proklamasi. Akan halnya Tjokroaminoto, karena banyak anak asuhnya menjadi orang penting di Indonesia, seperti Soekarno, Alimin, Moeso, dan Maridjan Kartosoewirjo, tidak salah jika dinobatkan sebagai Bapak Nasionalisme Indonesia. Gaya pidato Soekarno banyak dipengaruhinya.
Douwes Dekker, seorang Indo, pernah dibuang ke Kupang, Suriname, dan Belanda. Sikap radikalnya bukan saja muncul dalam sepak terjang dan tuntutan IP, melainkan Douwes Dekker bahkan juga terlibat Perang BOer II di Afrika Selatan.
Dalam keterbatasan masing-masing, para pemimpin partai dan pejuang kemerdekaan itu adalah kaum idealis kelas satu yang sepanjang hidupnya hanya mengenal pengorbanan demi pengorbanan dan situasi ketertindasan di bawah sistem kolonial. Sungguhsangat berbeda dengan sebagian besar elite partai sekarang yang menjadikan bangsa dan neara sebagai sapi perahan tanpa rasa malu.
Sebuah pertai tanpa idelaisme untuk meraih sesuatu yang mulia dan besar mustahil akan melahirkan negarawan. paling banter hanya memunculkan politisi rakus dan rabun ayam yang lebih merupakan perampok bangunan demokrasi yang sehat dan kuat, sesuatu yang masih jauh dari harapan kita semua.
Negarawan dan Politisi
Untuk sekedar mengulangi perbedaan antara negarawan dan politisi, keterangan berikut masih baik disertakan. Negarawan adalah seorang yang bervisi ke depan untuk kebesaran bangsa dan negara jauh melampaui usianya. kekuasaan baginya hanyalah sebuah wahana untuk mewujudkan cita-cita mulia politiknya demi tegaknya keadilan dan terwujudnya kesejahteraan bersama, dan untuk tujuan itu dia sangat rela menderita.
Sebaliknya, politisi adalah seorang pragmatis yang pada umu7mnya tunavisi, tetapi syahwatnya terhadap kekuasaan demikian dahsyat. dengan kekuasaan di tangan, banyak kenikmatan duniawi yang dapat diperoleh. Nyaris tak ada kepedulian terhadap tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan umum bagi semua.
Kini, bangsa Indonesia sedang menanti kedatangan negarawan andal untuk memulihkan kedaulatan bagsa di bidang ekonomi ke tngan pemilik yang sah dari penguasaan asing dan agen-agen domestik yang sudah sangat dalam mendominasi jantung kekayaan kita. manusia dengan mental seoran ghamba adalah musuh cita-cita agung kemerdekaan kita.
Tokoh-tokoh bangsa yang naik panggung hingga ke puncak pascaproklamasi; Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono, semua punya potensi sebagai negarawan dengan kulifikasi dan jumlah "Tetapi"-nya msing-masing yang kurang elok dibeberkan semua disini. Pada Pokoknya, dalam kaitan dengan artikel ini, semakin besar peluang diberikan kepada pihak asing untuk mengisap darah daging bangsa, semakin panjang pula daftar "tetapi" yang harus disandang seorang presiden.
Bag pejuang sejati, masalah kedaultan adalah sesuatu yang mutlak dimiliki sebuah bangsa dan negara merdeka. Harga diri dan martabat bangsa terletak di sana. tanpa kedaulatan, kemerdekaan adalah ilusi. Trilogi Bung Karno masih relevan kita turunkan disini: "berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan bekepribadian dalam kebudayaan".
Situasi sejarah Indonesia sekarang sungguh sedang berdada dii tikungan sejarah yang sangat mencemaskan. Di mana kedaulatna kita, mengapa digadaikan? apa yag ada di benak politisi dalam menyaksikan kedaulatan yang telah tergadai ini? bila batinnya tidak terusik juga, lebih baik mereka hidup dalam kolonialisme, tidak di alam kemerdekaan. iklim kemerdekaan harus bersih dari mental budak dan pecundang.
Partai Politik
Semua yag naik ke poisisi RI 1 pasti melalui partai atau pernah terlibat dalam perjuangan kepartaian. Soekarno lewat PNI, Soeharto dan Habibie diusung Golkar yang sepenuhnya berfungsi sebagai partai sekalipun ketika itu berlindung di balik nama Golongan Karya. Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing diusung PKB, PDI-P, dan Partai Dmokrat.
Sebelum tahun 2004, tidak ada presiden RI yang dipilih secara langsung. Dengan perubahan Pasal 7 UUD 1945, sejak tahun 2004 presiden dan wakil presiden dipilih secara lagnsung lewat kendaraan partai.
Masalah serius yang diidap partai-partai politik sejak beberapa tahun terakhir adalah hilangnya kemandirian dalam hal keuangan karena sangat bergantung kepaa dana negara, baik anggaran resmi maupun lewat cara-cara ilegal. selain itu, hampir tidak ada parpol yang secara sungguh-sungguh melakukan pendidikan politik untuk melatih kadernya menjadi negarawan. dengan fakta ini, adalah sia sia berharap dari partai dalam tampo dekat akanmunculnya para negarawan.
Dengan tingginya angka terpidana di kalangan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia yang semuanya memakai kendaraan artai untuk naik, tidak ada kesimpulan lain yang tepat kecuali partai politik telah gagal mencetak para negarawan dan birokrat yang jujur sebagai pejabat publik. akibat langsungnya adalah, masyarakat luas belum terlayani kepentingan primernya.
Akhirnya sampai detik ini pertanyaan dalam bentuk "Quo vadis partai politik" belum juga terjawab. Dengan demikian, tingkat peradaban demokrasi Indonesia yang tercermin dalam kelakuan elite prtai masih sangat rendah, kumuh dan sarat masalah. dengan kta lain, partai bukan sebagai penyangga negara, tetapi malah sebagai beban negara.
Negara telah laam menjadi sapi perahan elite politik partai, terutama partai yang terlibat dalam mesin ekuasaan. apakah Indonesia akan terus berada di lorong buntu ini? - Ahmad Syafii Maarif -
Tidak ada komentar:
Posting Komentar