Soal BBM n resistensi pencabutan subsidi, kesalahannya berawal dari persepsi SEOLAH OLAH negeri ini kaya SDA migasnya... Padahal cadangan minyak Indonesia kurang dari 1% cadangan migas dunia. Akibat persepsi yg salah (bahkan tokoh sekaliber Amien Rais), rakyat negeri ini ingin tetap dapat BBM murah karena menganggap kita memiliki kekayaan sumber daya minyak yang melimpah.
Bayangkan, produksi total minyak Indonesia saat ini 930.000 bopd dengan decline produksi antara 6-12% per tahun, sementara konsumsi sekitar 1.430.000 bopd per tahun dengan pertumbuhan 6-8% per tahun. Dengan demikian kebijakan harga BBM yang dibawah harga ekonominya adalah kebijakan irrasional, menentang hukum alam, lagi pula akibat harga BBM bersubsidi mengakibatkan tidak berkembangnya energi alternatif yang sebetulnya secara ekonomi lebih murah.
Agar bangsa ini tidak salah kaprah, maka yang paling utama harus dikerjakan pemerintah adalah mendorong perubahan persepsi seolah-olah negeri ini kaya minyak....
Pada sisi lain ..... (yang seharusnya juga dipikirkan)
pembangunan jalan raya, termasuk jembatan Selat Sunda, justru akan merangsang penggunaan kendaraan bermotor pribadi.
Sebuah penelitian yang dilakukan di California menunjukkan bahwa setiap 1% penambahan panjang jalan dalam setiap mil jalur akan menghasilkan peningkatan kendaraan bermotor sebesar 0,9% dalam waktu lima tahun (Hanson, 1995). Sementara di Jakarta, Setiap pertambahan jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu dibarengi dengan pertambahan kendaraan sebanyak 1923 mobil pribadi. Artinya, pembangunan jembatan Selat Sunda berpotensi menambah jumlah pengguna kendaraan bermotor. Dan itu artinya pemborosan subsidi BBM.
Kaitan antara pemborosan BBM dan pembangunan infrastruktur jalan raya sebenarnya sudah terlihat dalam data tentang konsumsi BBM di Indonesia. Jakarta mendominasi konsumsi BBM di Indonesia. Sayang, dominasi konsumsi BBM itu dengan gencarnya pembangunan jalan raya di Jawa dan terkhusus lagi di Jakarta. Lihatlah Jakarta, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, kota ini justru membangun flyover, underpass, jalan raya non tol dan juga jalan tol dalam kota. Kesemuanya itu justru menambah jumlah pengguna kendaraan bermotor pribadi. Artinya menambah kemacetan, polusi udara dan konsumsi BBM.
Dengan tidak mengaitkan melonjaknya konsumsi BBM dengan politik pembangunan infrastruktur yang pro pengguna kendaraan bermotor (dan juga industri otomotif) itu seolah untuk menyimpulkan bahwa tidak ada alternatif lain untuk menghemat BBM dan juga APBN selain menaikan harga BBM. Seolah tidak dibangunnya infrasturktur transportasi massal karena uang negara digunakan untuk subsidi BBM. Padahal faktanya, pembangunan infrastruktur transportasi yang pro kendaraan bermotor (dan industri otomotif) seperti jalan raya, flyover, underpass dan jalan tol dilakukan seiring dengan subsidi BBM. Jadi, persoalannya bukan tidak ada uang, tapi soal kemauan politik.
coba juga bandingkan uang subsidi BBM itu dengan penggunaan uang APBN untuk BLBI, membayar utang luar negeri, untuk kasus Lapindo dan juga kebocoran APBN karena korupsi. Tidak dibandingkannya subsidi BBM dengan beberapa hal itu juga mengarahkan publik untuk menyetujui saja rencana kenaikan BBM.
Mestinya, juga ditampilkan data dan fakta terkait (terutama di media) dengan dampak berantai kenaikan BBM (dan juga TDL) bagi warga miskin. Seolah-olah karena warga miskin tidak memakai mobil dan kendaraan bermotor maka, tidak terkena dampak buruk kenaikan BBM. Lantas, bagaimana dengan kenaikan tarif anggkutan umum, harga barang-barang, kenaikan bunga kredit kepemilikan rumah sederhana dsb.
Salam cinta negeri
berlandaskan akal sehat
yang tentu masih banyak kekurangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar