Meruwat Republik

Oleh: Yudi Latif
Disadur dari Kompas, sebagai sebuah catatan menarik untuk disimpan

Katanya, demokrasi kita berada di jalan benar menuju pencerahan  Namun, mengapa  jalan pencer han ni dipandu oleh kegelapan?  Kemana saja kita menghadap, yang berjaya di banyak tempat adalah kedunguan.  Ketika kebenaran ditentukan oleh jumlah;  dan ketika jumlah terbesar adalah ketidakhirauan dan ketidakberdayaan, kebeneran itu mudha dimenangkan oelh kejahatan terorganisasi yang beradidaya.  Kekbalan keburukan menguasai sendi-sendi kehidupan.

Ruang publik kita sekarang ini disesaki sampah perdebatan pepesan kosong,  kerapatan parlemen dirayakan dengan kesenyaan gagasan, progrm-program pemerintah disibukkan lh involusi kelambanan dan kemubadziran.  Elite negeri berlomba mengkhianati negara dan sesamanya.  Kdudukan dan kecerdikan bersekongkol mepersembahkan kekayaan negeri bagi sebesar-besarnya kemakmuran asing.  Rasa saling percaya lenyap karena sumpah dan keimanan disalahgunakan;  hukum dan institusi lumpuh tak mampu meredam perluasan korupsi.  Ketamakan dan hasrat meraih kehormata rendahmeerajalela;  kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan.

Di zaman kalabendu, yang penuh prahara, pertikaian, kedunguan, serta kehancuran tata nilai dan keteladanan sittuasi “anomali” (a-nomos, ketidakteraturan) dianggap sebagai “normal” (norm, keteraturan).  Apartur negara saling serang memperebutkan “lahan jarahan”.  Penegak hukum berjamaan melanggar hukum.  Komite etik dipimpin oleh orang degan riwayat tuna-etik.  Agama, dimanipulasi untuk tujuan korupsi politik.   Kesantunan gerak tutur menjadi topeng kebusukan susila.

Republik berjalan tanpa tuntunan kepanditaan, pancran kesadaran agung para nakhkoda republik untuk membawa bangsa keluar dari kegelapan.. sutasoma berkata, pemimpin tercerahkan tidak bisa dinilai dari penampilan citra lahiriahnya.  “pancaran pengetahuan sui dan kebijaksanaan itu sendirilah yang menjadi tanda apakah seseorang itu tercerahkan atau tidak (tanpa memandang dia raja atau pandita dalam wujud lahirnya)”.

Banyak orang berpenampilan pandita untuk menual ayat dengan harga yang murah;  membenarkan kejahatan politik dengan rekayasa statistika; mendidik orang untuk tujuan kesesatan dan kebencian.  Merajalelanya pandita palus membawa bencana dan kemarau keteladanan.  Sutaoma berkata, “Benar dikatakan bahwa murid haruslah mematuh gurunya seperti mematui orang tuanya sendiri.  Namun, j9ka guru bertindak jahat, maka akan ada kekeringan, hujan turun salah musim, panen-panen gagal, kesepuluh pendjuru mata angin diliputi ketakutan, kejahatan terjadi di mana-mana, dan wabah penyakit berlangsung tanpa akhir.”

Pemimpin salah asuhan

Banyak orang berambisi memimpin negeri tanpa memahami dan mencintai negerinya.    Bagaimana bisa berempati terhadap penderitaan rakyat di keragaman pelosok tanah air jika calon pemimpin nasional tidak pernah mengenali danmenjelajahi nusantara.  Bagaimana bisa menghayati edeologi nasional jika calon pemimpin bans tidak merasakan pahit getir sejarah perjuangan bangsa.  Banyak pemimpin salah asuhan:  makan, minum dan bernapas dari kesugihan negeri ini, tetapi dengan mentalitas asing yang tega mengkhianati dan menjrah ibu pertiwi-nya sendiri.

Benar juga kata John Lie, pahlawan nasional keturunan tionghoa, orang pribumi adalah orang-orang yang Pancasilais, saptamargais, yang jelas-jelas membela kepentingan ngeara dan bangsa.  Sementara non-pribumi adalah mereka yang suka korupsi dan merugikan kepentingan nasional..  “mereka itu sama juga menusuk bangsa kita dari belakang.  Maka patutlah mereka digolongkan orang non-pribumi”.

Banyak orang merasa pantas jadi pemimpin nasional tanpa keterujian rekam jejak dan kejernihan visi.  Semua nilai dan kepantasan disusutkan pada nilai uang dan popularitas.  Twaran visi diremehkan ketika tawaran “gizi” diutamakan.  Partai-partai politik membentangkan karpet merah kepada orang berduit.  Ketika orang berduit bisa mendiktekan kemauannya kepada partai politik atau bisa di pucuk pimpinan organisasi, paada saat itu pula partai politik sebagai institusi kolektif yang memperjuangkan aspirasi kolektif roboh.

Banyak orang yang menjanjikan perbaikanbagi negeri, tetapi justru dengan menempuh cara-cara yang tidak baik. Padahal, untuk tiba pada kebenaran, orang harus sudah berada di jalan yang benar.  Bagaimana bisa berhasil menjalankan operai demokrasi jika kepemimpinan dalam partainya sendiri dijalankan dengan cra-cara tirani.  Bagaimana bisa bertanggung jawab memimpin republik ini jika memimpin partai saja tak taat anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau tega merobohkan partai sendiri ketika kepentingan tidak lagi terpenuhi.  Bagaimana bisa menawarkan pemerinahan yang bersih jika kepemimpinan partai dalam genggaman tangan pengusaha yang kotor.  Bagaimana bisa memerangi politik ang jika jalan partai alternatif untuk memenangkan kontestasi pemilihanpun di tempuh dengan menawarkan uang.

Jalan buntu demokrasi?

Bagaimana kita bisa percaya, demokrasi kita berada di jalan yang bnar?  Setelah 14 tahun reformasi digulirkan, jalan sejarah kita justru menjelang kebuntuan state manque dalam nubuat Clifford Gheertz, yakni sebuah negara yang tak kuncung menemukan bentuk politik yang cocok baghi watak rakyatnya, tersandung dari percobaan institusinal yang satu ke yang lain.  Jalan buntu ini terjadi karena kemiskinan imajinasikita.  Reformasi sosial acap kali direduksi sekadar reformasi prosedural, dan pilihan-pilihan prosedur itu pun sering kali diambil secara serampangan dari model luar tanpa usaha kontekstualisasi ke dalam sistem sosial-budaya kita.  Padahal, jantungmasalah kita ada pada sistem pemaknaan-sebagai inti budaya.  Apapun prosedur yang kita ambil, jika  sistem pemaknaan mengalami kerusakan, tidak akan menghasilkan perubahan substantif.

Kerusakan sitem makna sebagai sistem budaya kita terlihat dai bahasa yang dominan di ruang publik, bahasa politik dan bahasa ekonomi.  Bahasa politik dan ekonomi kita hanya mengenal satu ertanyaan, “siapa yang menang?” dan “apa untungnya?”  ruang publik kita jarang mengenal pertanyaan budaya yang mempertanyakan “apa yang benar?”

Singkat kata, kita perlu meruwat republik dengan revolusi budaya, revolusi mental dalam cara kita memaknai kehidupan publik.  Soekarno berkata, “suatu negara dapat berdiri tanpa tank dan meriam.  Tetapi, suatu bangsa tidak mungkin eksis tanpa keyakinan.”  Keyakinan yang tumbuh melalui sistem makna yang tunduk pada imperatif moral bahwa rasionalitas kepentingan pribadi tidak boleh dibayar oleh irasionalitas kehidupan  publik.  Seperti kata John Gardner, “Tidak ada bangsa yang dapat mencaai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besarnya.